KABAR JOGLOSEMAR - Pemerintah pusat jauh-jauh hari sudah mengeluarkan larangan mudik pada libur Idul Fitri 2021 mulai 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
Karena itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah agar mendukung dan sejalan dengan pemerintah pusat dalam mematuhi larangan mudik tersebut.
Baca Juga: 6 Fakta Pembunuhan Akseyna di Danau Kenanga UI, 6 Tahun Belum Terungkap
Pertimbangan utama larangan mudik adalah untuk mencegah penyebaran atau penularan virus corona.
Karena mudik pasti terjadi kerumunan massa sehingga berpotensi terjadi penularan atau penyebaran virus corona.
Selain itu, para pemudik berpotensi membawa virus corona saat mudik sehingga sangat membahayakan keluarga atau orangtua di kampung.
"Keputusan melarang mudik diambil melalui berbagai pertimbangan, masukan dan data-data yang dikumpulkan selama satu tahun terakhir," kata Doni Monardo.
Doni Monardo pun mengingatkan para kepala daerah agar mengikuti arahan pemerintah pusat terkait larangan mudik.
Baca Juga: Umumkan Perceraian, Bill Gates dan Melinda Bakal Bagi Harta Sesuai Perjanjian
Ia juga meminta agar narasi larangan mudik itu tunggal. Artinya, tidak boleh ada pejabat/kepala daerah manapun yang berbeda narasi dengan narasi pusat.
Sebab, larangan mudik merupakan keputusan politik negara dan Kepala Negara adalah Presiden Jokowi. Karena itu, seluruh komponen bangsa agar betul-betul mengikuti arahan tersebut.
Dikutip Kabar Joglosemar dari laman kominfo.go.id pada Selasa 4 Mei 2021, Doni Monardo mengingatkan bahwa keputusan melarang mudik diambil sebab bila mudik dilakukan seperti tahun lalu, akan terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 yang diikuti peningkatan angka kematian.
Pada tahun ini, setelah Presiden Jokowi sudah mengumumkan larangan mudik masih ada sekitar 7 persen masyarakat yang menyatakan akan tetap melakukan mudik.
"Bahkan sebelum Ramadan sudah ada yang kembali ke kampung halaman melakukan berbagai macam aktivitas. Akibatnya, hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif maupun positif, sementara kasus sembuh menurun dan angka kematian meningkat,” kata Doni Monardo.
Baca Juga: Netizen Hujat Pria yang Tak Pakai Maker dan Membodohi Pengunjung Lain di Mal Surabaya
Doni Monardo pun meminta para kepala daerah terutama di Sumatera agar mengevalasi secepat mungkin. Para kepala daerah jangan terlambat melakukan pengetatan dan langkah-langkah pencegahan agar kasus positif tidak melonjak secara eksponensial.
“Jangan sampai terlambat karena bila terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan, kasus eksponensial akan tidak terkontrol seperti yang terjadi di Jakarta pada September dan Oktober 2020," kata Doni Monardo.
“Kita harus belajar dari India. Saat ada pelonggaran dalam kegiatan seperti ritual keagamaan maupun kegiatan budaya dana olahraga yang dikendurkan, kasusnya tidak terkontrol. Saat ini di India rata-rata per hari mencapai 400 ribu lebih kasus positif. Ini harus menjadi catatan kita semua," kata Doni Monardo.***