Network
KABAR JOGLOSEMAR - Untuk mempermudah, mempercepat dan memperlancar penyaluran bantuan sosial (bansos) akan dilakukan secara digital. Hal ini juga untuk memperkecil potensi penyimpangan atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan.
"Pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bansos sudah sangat tepat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya masalah kesenjangan daerah, terutama terkait masalah keterjangkauan akses," kata Muhadjir Effendy, Menko PMK, hari Rabu 8 April 2021.
Seperti diketahui hingga saat ini pemerintah gencar menerapkan berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, bantuan stimulus bagi pelaku UMKM dan diskon dasar tarif listrik.
Meski demikian, implementasi program bantuan sosial (bansos) kerap menghadapi tantangan, mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurut Muhadjir Effendy, meski sudah ada inisiatif besar dengan adanya Palapa Ring, namun harus diakui masih ada daerah yang belum terjangkau internet. Karena itu, Muhadjir Effendy mengingatkan agar tetap hati-hati dalam menerapkan kebijakan digitalisasi penyaluran bansos dengan tanpa mengabaikan daerah-daerah yang belum siap.
Selain itu, menurut Menko PMK yang dilansir Kabar Joglosemar dari laman kominfo.go.id pada Jumat 9 April 2021, masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga perlu terus disempurnakan oleh Kemensos.
Sebab, hal ini menjadi kendala dalam penyaluran bansos nontunai. Krena itu, diperlukan komitmen, koordinas, dan sinergitas antarpemangku kepentingan.
Menurut Muhadjir yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos ini, sesuai arahan Presiden Jokowi, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan DTKS. Inovasi digitalisasi diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos sesuai dengan yang ditargetkan.
Diakui Muhadjir bahwa digitalisasi memudahkan Kemenko PMK sebagai Ketua Tim KSP dalam memonitoring dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar tersampaikan secara merata kepada penerima manfaat.
"Saya yakin ke depan akan terus diperbaiki dan diempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi distribusi yang sudah dimiliki,” kata Menko PMK.
Sementara Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, implementasi digitalisasi penyaluran bansos sudah berjalan sejak 2017. Namun, ada beberapa aspek yang masih menjadi kendala dan perlu diperbaiki.
Baca Juga: Member KARA Reuni Rayakan Ulang Tahun ke-14
“Dengan adanya perubahan mekanisme yang dilakukan melalui konsep G2P 4.0, kita tak ingin hal yang sama terulang. Pemerintah akan mendorong perbaikan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa,” kata Suharso Manoarfa.
Sedangkan Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan pemerintah telah membangun ekosistem digitalisasi penyaluran bansos sejak beberapa tahun.
Blue print sistem pembayaran dengan pengembangan QR Indonesian Standard, jaminan keamanan melalui sidik jari dan wajah hingga perluasan outlet demi mempermudah transaksi bansos nontunai.
“Kami siap mendukung inisiatif-inisiatif pemerintah agar bansos bisa diterima dengan baik oleh penerima dan kami akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi,” kata Perry Warjiyo.***
