Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pelaksanaan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terlalu lama berdampak negatif bagi peserta didik.
Dampak negatif yang paling tampak adalah anak jadi bermalas-malasan dan tak mampu menyerap materi pelajaran secara maksimal.
Karena itu, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terus didorong untuk segera dilakukan agar dampak negatif dari PPJ tidak terlalu membahayakan bagi masa depan peserta didik.
Baca Juga: Senyum Sumringah Pep Guardiola Usai Umumkan Manchester City Keluar dari European Super League
Hal itu diungkapkan sejumlah narasumber yang berkompeten di dunia mengajar bersama Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud) dalam diskusi secara daring dan luring di Bogor hari Sabtu 17 April 2021.
Hendarman, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud mengungkapkan, temuan dan pandangan yang disampaikan dalam diskusi terkait pelaksanaan PJJ tersebut menjadi masukan berharga.
Selain itu masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam persiapan pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka).
Baca Juga: Manchester City Keluar dari European Super League, Pep Guardiola: Mau Fokus Pada Pertandingan
Dikutip Kabar Joglosemar dari laman kemdikbud.go.id pada Selasa 20 April 2021, Hendarman menyebutkan dampak PJJ yang terlalu lama antara lain banyak anak didik yang tidak bisa menyerap materi mata pelajaran dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum terbiasa dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi zoom.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi yang ikut dalam diskusi itu juga membenarkan bahwa kondisi ini dirasakan anak didik di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Bahkan banyak siswa yang menggunakan waktu belajar untuk bermalas-malasan dan enggan mengerjakan tugas dari guru.
“Ini akibat lemahnya pengawasan dari orangtua terhadap anak yang seharusnya belajar di tengah kondisi kedaruratan,” kata Hanafi.
Dikatakan, kesuksesan PJJ sangat ditentukan oleh dukungan orangtua terhadap anaknya. Selain faktor kemalasan, ada masalah lain yang membuat anak sulit mengikuti PJJ.
Masalah tersebut antara lain bantuan kuota pulsa dari Kemendikbud dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam PJJ.
Karena banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggal tidak punya HP, sementara kalau pun punya HP tapi sinyal guna mengakses internet sulit atau ada yangl putus nyambung. Dengan demikian, dana untuk membeli pulsa cukup besar yang dikeluarkan Kemendikbud menjadi sia-sia.
Baca Juga: Dikabarkan Mulai Goyah, Akankah Chelsea dan Manchester City Mundur dari European Super League?
Selama 1 tahun mereka sebagai siswa, namun tidak tahu siapa guru dan teman mereka di sekolah yang baru tersebut.
Masalah paling memprihatinkan sebagai dampak PJJ yang terlalu lama adalah angka putus sekolah (APS) selama pandemi Covid-19. Menurut Plt Direktur SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto, salah satu kasus APS terjadi pada siswa SMA di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Juga: Viral Video Bapak-bapak Cabul, Pegang Area Sensitif Wanita Ketika Tarawih, Netizen : Wong Edan
Dalam kasus itu, anak memutuskan menikah dini. “Karena keterbatasan sarana telekomunikasi pendukung PJJ, siswa putus sekolah dan kemudian menikah dini,” kata Purwadi secara virtual.
Untuk menangani kasus APS pada anak menjadi tugas bersama. Karena masalah pendidikan, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab orangtua dan masyarakat.
Dengan berbagai dampak negatif dari PJJ yang terlalu tersebut, menurut Purwadi, menjadi alasan dikeluarkanya surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri tentang pembelajaran di tengah pandemi yakni dengan mendorong PTM segera digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.
"PTM terbatas diterapkan karena sudah banyak anak dan guru mengeluh stres karena PJJ,” kata Purwadi.
Dikatakan, PTM harus mendapat dukungan dari kementerian dan stakeholder terkait, seperti Kemenhub, Kemenkes terkait layanan kesehatan dan transportasi di tingkat pemerintah daerah. Dengan besarnya keinginan orangtua dan anak didik maka PTM bisa segera dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.***
