Jumlah Si Miskin: Makro Versus Mikro

- 4 September 2020, 14:50 WIB
Ilustrasi kemiskinan Kaltara
Ilustrasi kemiskinan Kaltara /Antara

Baca Juga: Sinopsis Samudera Cinta di SCTV Jumat, 4 September 2020, Samudera Merasa Bersalah Pada Cinta

Sampai saat ini sudah empat kali BPS mengumpulkan data kemiskinan mikro, yaitu: tahun 2005, tahun 2008, tahun 2011, dan terakhir tahun 2015.

Data yang diperoleh disebut data rumah tangga sasaran (RTS) dan mencakup bukan hanya rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Jumlah RTS pada BDT 2015 yang digunakan berbagai program perlindungan sosial oleh pemerintah sampai saat ini mencakup data 28 juta rumah tangga ekonomi terbawah atau menurut proyeksi BPS sekitar 40% dari total rumah tangga Indonesia.

Bandingkan dengan data kemiskinan makro pada tahun 2015 yang tercatat 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen dari total penduduk Indonesia. Jika setiap rumahtangga miskin mempunyai 4-5 anggota rumah tangga maka Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 mencatat sekitar 126 juta orang.

Sebaliknya rumah tangga miskin dari data makro pada tahun yang sama diperkirakan hanya sekitar 6,35 juta rumah tangga.

Selisih rumah tangga miskin data mikro terhadap data makro, sekitar 22,65 juta rumahtangga, mereka adalah kelompok rumah tangga yang tergolong hampir miskin (near poor), yaitu kelompok orang dengan pengeluaran per kapita sebulan sedikit diatas garis kemiskinan.

Kalaupun sampai saat ini berbagai pihak masih meragukan validitas RTS program bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat, penulis kira masih sangat wajar, karena dinamika perubahan rumah tangga miskin sangat memungkinkan akibat perbedaan waktu dan kondisi kekinian dari program program tersebut dengan basis data yang digunakan tahun 2015.

Baca Juga: Termasuk Dalam Tren Tanaman Hias 2020, Inilah 6 Tips Merawat Bonsai Agar Tetap Indah

Oleh karena itu pemerintah melalui TNP2K kini tidak membebankan tanggungjawab updating data PBDT 2015 ke Badan Pusat Statistik melainkan dialihkan ke Kementrian Sosial di tingkat pusat dan Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Halaman:

Editor: Ayusandra Adhitya Septi Andani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x