Network
KABAR JOGLOSEMAR - Sejumlah organisasi masyarakat meminta agar gelaran Pilkada 2020 yang dilakukan serentak ditunda. Hal ini juga disuarakan oleh PBNU dan Muhammadiyah.
Hal ini lantaran pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia. Tak hanya itu, banyaknya masyarakat yang tak patuhi protokol COVID-19 juga menjadi alasannya.
Kapolri, Jenderal Idham Aziz, kini telah keluarkan maklumat Polri dalam melaksanakan Pilkada 2020 secara serentak yang berkaitan dengan kepatuhan protokol kesehatan.
Baca Juga: 5 Cara Jitu Belanja Aman di Pasar Swalayan Saat PSBB
Salah satu isi maklumat Polri adalah menindak pihak yang melanggar protokol COVID-19. Maklumat ini ditandatangani oleh Kapolri pada 21 September 2020 kemarin.
Kapolri Jenderal Idham Azis meminta agar semua pihak mengutamakan keselamatan jiwa dalam Pilkada 2020. Hal ini perlu mengutamakan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Peserta Pilkada 2020 pun dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi dengan banyak massa.
Baca Juga: BNPB Sebut 49 RT di Wilayah Jakarta Terendam Banjir
"Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya," tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri pada poin kedua huruf d sebagaimana dikutip Senin 21 September 2020.
Dikutip KabarJoglosemar.com dari Galamedia dalam artikel yang berjudul Presiden Jokowi Enggan Ikuti Saran PBNU dan Muhammadiyah, Kapolri Terbitkan Maklumat, Pilkada 2020 wajib mematuhi protokol kesehatan.
