Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pelaku industri kecil menengah (IKM) garam di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terancam keberadaannya.
Pasalnya, maraknya produsen garam ilegal membuat para pelaku IKM gigit jari. Tak hanya rusak kualitas garam, mereka juga rusak harga pasaran.
Baca Juga: Wota dan Netizen Dibikin Girang Pose Kocak Freya dan Christy JKT48 di Shopee Live
Salah satu pengurus IKM garam Aprogakop, Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa produsen garam ilegal kerap bekerja suka-suka.
Dalam artian kadang mereka mereka menjalankan usaha semau mereka yang jelas-jelas bisa berdampak tak cuma pada kualitas tapi juga harga pasaran garam.
"Mereka dijadikan musiman. Nek rame produksi nek ora ya tinggal, itu menyebabkan harga rusak," keluh Zaenal, Minggu (12/11/2023).
Zaenal dan rekan-rekannya berharap regulasi soal produksi garam bisa diperketat agar produsen garam ilegal ditekan.
"Kalau IKM garam minta diketati (aturannya) soalnya itu yang membedakan antara IKM dan pabrik abal-abal, ada pabrik yang tidak ada SNU, tidak ada BPOM dan lainnya berproduksi tanpa ada pengawasan dari pemerintah, itulah yang menyebabkan rusak harga," papar Zaenal.
Rela Panen Awal dengan Kualitas Rendah
Salah satu hal yang terpaksa dilakukan pelaku IKM garam adalah memanen garamnya lebih awal.
Dalam proses pembuatan garam dari air hingga panen, setidaknya butuh kurang lebih 12 hingga 14 hari untuk mendapatkan garam dengan kadar NaCl terbaik bahkan yang bersih.
"Garam yang umurnya harus 10 hari akan terpatahkan karena kebutuhan. Misal diminta (jemur) 4 hari 5 hari, kalau karena kebutuhan 2 hari sudah digaruk," papar Zaenal.
Tak bisa dipungkiri, meski sudah ada berbagai pelatihan dan edukasi dari berbagai pihak terkait kualitas garam, nyatanya pesan itu seolah tak sampai.
Bukan karena salah edukasinya, melainkan karena petani garam terdesak kebutuhan.
Baca Juga: Tidak Bisa Cek Hasil SKD CPNS 2023? Lakukan 7 Langkah Praktis Berikut
"Sering ada edukasi semua dinas (untuk mendapat garam yang bagus). Tapi terpatahkan," ungkap Zaenal.
Karenanya, mereka meminta agar regulasi kian diperketat.***
