Network
KABAR JOGLOSEMAR- Sri Langka dikabarkan alami kebangkrutan akibat krisis ekonomi sejak kemerdekaan. Ribuan warga Sri Lanka dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya.
Krisis yang terjadi di Sri Lanka menimbulkan dampak yang cukup mengejutkan. Saat ini, banyak fasilitas publik seperti sekolah dan gedung pemerintahan sebagian besar telah ditutup karena tak ada suplai energi.
Melansir dari The Washington Post, konfrontasi terus terjadi antara aparat keamanan dengan warga karena dilarang membeli bahan bakar di SPBU akibat pasokan menipis. Bahkan jalan-jalan Ibu Kota Kolombo yang biasanya ramai kini sepi seperti kota mati.
Baca Juga: Viral NGL Link di IG, Bisa Kirim Pesan Tanpa Nama, Ini Cara Bikinnya
Menteri Energi Sri Lanka meminta agar warga Sri Langka bersabar untuk tidak membeli BBM di pom bensin dalam waktu tiga hari. Bahan bakar hanya dikhususkan untuk fasilitas yang lebih penting seperti rumah sakit.
Menurut informasi, Sri Lanka bangkrut setelah berbulan-bulan mengalami kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik. Karena utang yang besar dari perusahaan minyaknya, akibatnya Sri Lanka tak bisa membeli bahan bakar impor.
"Kami tidak bisa membeli bahan bakar impor, bahkan dengan uang tunai, akibat beratnya utang yang ditanggung oleh perusahaan minyak kami, dan kami mulai melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah," lanjut Wickremesinghe.
Baca Juga: Minecraft Pocket Edition APK+DATA Full Game 1.19, Klik Download Lewat Link Gratis Berikut
Kebangkrutan Sri Langka disebabkan oleh gagal bayar utang luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau Rp 729 triliun (kurs Rp 14.300). Salah satu negara yang diutangi oleh Sri Langka adalah China.
Dilansir dari Times of India, total pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun.
Mirisnya situasi di Sri Langka membuat ribuan warganya berbondong-bondong untuk meninggalkan Sri Langka.
Hal itu terkuak karena terdapat lonjakan dalam pembuatan paspor. Dalam lima bulan pertama 2022, pihak imigrasi dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor dibandingkan dengan 91.331 pada periode yang sama tahun lalu.
"Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini. Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan," kata H.P. Chandralal, pejabat setempat.***
