Network
KABAR JOGLOSEMAR - Kemarahan Bupati Alor, Provinsi NTT Amon Djobo terhadap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini maupun Staf Kemensos terkait penyaluran bantuan kepada warga korban bencana di Kabupaten Alor mendapat tanggapan dari Pemda Provinsi NTT.
Melalui Kepala Biro Humas Pemda NTT Marius Jelamu, Pemda NTT meminta Bupati Alor agar bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).
Dengan demikian, apa yang menjadi tupoksi pemerintah pusat dikerjakan pemerintah pusat dan apa yang menjadi tupoksi pemerintah daerah dikerjakan pemerintah daerah.
"Masalah Bupati Alor dengan Kemensos sudah selesai. Sebagai pejabat publik, pelayan masyarakat, mari kita tetap bekerja dan melayani masyarakat sesuai tupoksi," kata Marius Jelamu dikutip Kabar Joglosemar dalam wawancara dengan stasiun televisi metrotv pada Selasa, 2 Juni 2021 malam.
Baca Juga: Kylian Mbappe Digadang-gadang akan Gabung Real Madrid
Sementara Mensos Tri Rismaharini sendiri sudah mengklarifikasi dan menanggapi kemarahan Bupati Alor, Provinsi NTT Amon Djobo, pada Selasa, 2 Juni 2021.
Menurut Mensos Tri Rismaharini bantuan yang dimaksud Bupati Alor bukan bantuan PKH tapi bantuan darurat bagi korban bencana pascabencana alam siklon Seroja.
Mengapa bantuan darurat tersebut disalurkan melalui Ketua DPRD Kabupaten Alor, menurut Mensos Tri Rismaharini, karena saat henda menyalurkan bantuan tersebut pihaknya kesulitas berkomunikasi dengan pejabat daerah setempat karena jaringan telekomunikasi terputus.
Baca Juga: Lengkapi Dokumen Ini untuk Mencairkan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 2 di Bank Terdekat
"Kami kesulitan mencari pejabat daerah saat itu karena berada di lokasi bencana dimana jaringan komunikasi terputus dan rusak. Kebetulan saat itu di lokasi ada Ketua DPRD Alor yang meminta bantuan untuk korban bencana, ya kami serahkan bantuan tersebut melalui Ketua DPRD Alor. Kami tidak punya kepentingan politik apapun dalam menyalurkan bantuan tersebut," tegas Mensos Tri Rismaharini pada Selasa 2 Juni 2021.
