Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pada tahun 2021 ini, pemerintah membuka 1,3 juta formasi ASN (aparatur sipil negara) atau PNS untuk CASN 2021. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak dibutuhkan adalah formasi profesi guru.
Dari 1,3 formasi ASN yang disediakan, sebanyak 1 juta formasi guru PPPK, 83.000 formasi ASN untuk pemerintah pusat dan 189 ribu formasi untuk pemerintah daerah.
Secara umum, formasi ASN yang dibuka difokuskan pada tenaga teknis di lapangan, bukan tenaga administrasi. Tenaga teknis yang dimaksud antara lain penyuluh pertanian, auditor dan pengelola pengadaan barang/jasa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta hari Rabu 24 Maret 2021 dikutip Kabar Joglosemar dari laman menpan.go.id, Kamis 25 Maret 2021, mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sumber daya ASN harus diperbanyak yang terjun langsung ke lapangan atau dekat dengan masyarakat, bukan hanya tenaga administrasi.
Secara umum formasi ASN yang dibuka tahun 2021 ini adalah :
A. Untuk pemerintah pusat terdiri dari :
1. jabatan dosen
2. penjaga tahanan
3. penyuluh keluarga berencana
4. analis perkara peradilan dan pemeriksa
B. Untuk pemerintah provinsi terdiri dari :
1. jabatan guru :
- guru bimbingan konseling
- guru teknologi informasi dan komputer
- guru matematika
2. jabatan tenaga kesehatan :
- perawat
- dokter
- asisten apoteker
3. jabatan teknis :
- pranata komputer
- polisi kehutanan
- pengawas benih tanaman
C. Untuk pemerintah kabupaten dan kota terdiri dari :
1. guru
2. tenaga kesehatan
3. tenaga teknis
Menurut Tjahjo Kumolo, jabatan guru yang dimaksud terdiri dari :
1. guru kelas
2. guru pendidikan jasmani
3. guru olah raga dan kesehatan
4. guru bimbingan konseling
Sementara jabatan tenaga kesehatan yang paling banyak dibutuhkan terdiri dari :
1. perawat
2. bidan
3. dokter
Sementara terkait usulan formasi PPPK bagi guru agama, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kementerian PANRB yang dipimpinnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeridan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami akan mengakomodir usulan formasi guru agama di sekolah negeri dalam formasi 1 juta guru PPPK," kata Tjahjo Kumolo.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Kementerian PANRB agar dalam penerimaan ASN 2021 perlu berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang belum melengkapi dokumen maupun yang belum mengusulkan kebutuhan ASN dalam seleksi calon ASN 2021. Hal ini penting agar formasi ASN tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan ASN di instansi pemerintah.
Selain itu, Ahmad Doli meminta agar dalam 1,3 juta formasi tersebut, dialokasikan formasi bagi tenaga guru honorer dan tenaga honorer non-guru yang sudah membantu pelaksanaan program pembangunan strategis nasional.
Sementara seleksi calon ASN tahun 2021 , Ahmad Doli meminta agar dilakukan secara transparan dengan menyebarluaskan informasi mengenai proses seleksi kepada masyarakat.
Baca Juga: Sudah Dibuka! Kuota Kartu Prakerja 2021 Gelombang 16 Hanya 300 Ribu, Daftar Lewat Link Ini
Selain itu, setiap instansi pemerintah yang membuka formasi diharapkan meningkatkan layanan posko aduan atau help desk agar masyarakat mudah mendapatkan informasi yang jelas dan utuh. Sementara guna mencegah tindak penipuan dalam seleksi calon ASN tahun 2021, Ahmad Doli meminta instansi terkait harus punya komitmen yang kuat menghilangkan praktik penipuan.
“Kami minta semua pihak terkait agar memilki komitmen yang kuat untuk menghilangkan praktek penipuan dan percaloan dalam proses seleksi calon ASN tahun 2021. Hal ini penting agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” kata Ahmad.***
