Network
KABAR JOGLOSEMAR - Seperti diketahui, bantuan subsidi gaji sementara waktu telah dihentikan pemerintah.
Hal ini ditilik dari APBN untuk tahun 2021. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut tidak tercantum program subsidi gaji.
Ini diperjelas dalam pemaparan Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan RI. Saat menjelaskan tentang program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional ia pun mengungkap bantuan yang masih ada di Tahun 2021.
Baca Juga: Hari Kanker Sedunia, Ini Jenis Makanan Penyebab Kanker Payudara yang Kerap Disepelekan
Baca Juga: Soal Kasus Siswi Non Muslim Dipaksa Berjilbab, Wakil Presiden RI Buka Suara
Perlu diketahui sebelumnya bahwa Kemnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil menyalurkan dana anggaran sebesar 29,4 triliun Rupiah untuk subsidi gaji tahun lalu.
Penyalurannya dibagi menjadi dua termin. Termin I Kemnaker menyalurkan kepada sekitar 12,3 juta para pekerja.
Sedangkan pada termin II telah tersalur kepada 12,25 juta pekerja. Angka tersebut merupakan data yang diperoleh Kemnaker per 31 Desember 2020.
Baca Juga: Melanggar SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah, Lapor ke Sini
Baca Juga: Simak, Tata Cara Puasa Sunnah Bulan Rajab serta Keistimewaannya
Untuk tahun ini, tidak ada dana APBN 2021 yang masuk untuk subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini juga diungkap oleh Ida Fauziah. Ibu Menteri Ketenagakerjaan tersebut mengatakan bahwa memang tidak ada anggaran APBN yang masuk sebagai subsidi gaji 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," kata Ida Fauziah, seperti
dilansir KabarJoglosemar.com dari Antara, Sabtu 30 Januari 2021.
Baca Juga: Catat Rekor Tertinggi, Sehari Ada 12.848 Pasien Sembuh COVID-19
Baca Juga: Terlalu Lama PJJ Dikhawatirkan Membuat Siswa Kehilangan Minat Belajar
Sementara itu, Sri Mulyani ungkap bantuan yang masih ada di tahun 2021. Beberapa bantuan ini mungkin bisa dijadikan obat atas rasa kekecewaan para pekerja yang belum mendapat jatah bantuan subsidi gaji.
Sri Mulyani mengatakan bahwa ada anggaran negara sekitar 553,1 triliun rupiah yang dialokasikan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dalam program tersebut disebutkan beberapa bantuannya antara lain Program Pra Kerja, kartu sembako, PKH bagi 10 juta KPM, BLT Dana Desa, bantuan sosial tunai bagi 10 juta KPM, diskon listrik PLN, dan subsidi kuota PJJ.
