KABAR JOGLOSEMAR - Rencana pemerintah RI terkait pemberian bantuan langsung tunai untuk stimulus sebesar Rp 600 ribu sudah di depan mata. Hal ini lantas diharap-harap oleh banyak karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta. Namun rupanya syarat penerimaan tak hanya itu tetapi juga karyawan tersebut harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Danang Apriyanto misalnya, ia tak bisa menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu lantaran dirinya tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu karena masa kerjanya yang belum memenuhi kriteria untuk didaftarkan.
"Saya sudah berusaha mencari informasi ke bagian administrasi dan jawabannya seperti itu. Karena belum genap 3 bulan bekerja jadi belum didaftarkan BPJS," ujar Danang dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa pada Rabu, 12 Agustus 2020.
Baca Juga: Doa Agar Terhindar dari Penyakit Mematikan dan Wabah Seperti COVID-19 Sesuai Ajaran Rasulullah
Sebelumnya Danang mengatakan bahwa ia sempat menjajal untuk mendaftar kartu prakerja dalam kurun waktu Desember hingga Sekitar Juni. Namun sayang hingga gelombang ke 3 di percobaannya, program tersebut malah tidak bisa diakses.
Najwa pun lantas bertanya bagaimana solusi yang bisa didapatkan oleh Danang bahkan mungkin banyak orang lainnya yang juga mengalami nasib serupa.
Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan terkait kasus yang dialami oleh Danang yakni tak bisa mendapat bantuan lantaran tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa itu bukanlah satu-satunya program pemerintah.
Sebelum program subsidi gaji ini pemerintah membuat program kartu prakerja. Program ini dialokasikan untuk 5,6 juta. Mereka yang diPHK, dirumahkan. Menurut Ida, ia mengatakan bahwa kartu prakerja masih bisa dijadikan solusi bagi warga yang terdampak COVID-19.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 14 Agustus 2020 Virgo Kurang Sabar, Sagitarius Sedang Sulit Dipahami
"Ada 3,5 juta (total bantuannya). Di luar itu digunakan untuk mereka yang ingin melakukan kompetisi, ingin melakukan up skill atau melakukan re-skilling," kata Ida.
Dalam hal itu, memang ia tak bisa memungkiri bahwa prioritas presiden adalah 2,1 persennya merupakan jumlah dari pegawai yang diPHK dan ada yang ingin melakukan upgrade skill. Hal itu lantaran kartu prakerja memang mulanya didesain untuk seluruh masyarakat.
"Saya kira program kartu prakerja masih memungkinkan. Memang pak presiden memprioritaskan kepada 2,1 mereka yang diPHK, yang dirumahkan. Artinya 2,1 menjadi prioritas. Masih ada space yang cukup jika memang masih menginginkan up-skilling dan re-skilling," ujarnya.
Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan bahwa memang program ini adalah salah satu yang diharapkan masyarakat.
Baca Juga: Daftar dan Lirik Lagu Perjuangan Indonesia Karya Ismail Marzuki
Ia pun tak menampik jika dalam pelaksanaannya ada permasalahan terkait hal itu. Meski begitu, pihaknya tetap berusaha mengarahkan agar tetap mencoba mendaftar kartu prakerja.
"Ada yang miss" ujar Budi.
Ada (kesempatan) yang masih kebuka yaitu kartu prakerja ini. Itu mesti daftar. Kebetulan yang sekarang batch 4 sudah mau tutup. Tapi nanti akan ada batch ke 5 yang bisa daftar. Itu sumbangan bantuannya 3,55 juta. Sebagian kalau tidak salah untuk pendidikan online dan ada basosnya," ungkapnya. ***