KABAR JOGLOSEMAR - Kabar tak mengenakkan menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, baru baru ini beredar kabar bahwa Jokowi digugat terkait penggunaan ijazah palsu saat pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 lalu.
Terkait hal itu, putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menanggap gugatan serta isu yang ramai beredar di kalangan publik itu dengan santai.
Baca Juga: Live YouTube Selama 3 Jam Bersama Okky Boy, Windah Basudara Kumpulkan Donasi Rp 300 Juta
Gibran menilai tuduhan ijazah palsu tidaklah masuk akal mengingat Presiden Jokowi telah mengikuti berbagai kontestasi seperti pemilihan wali kota Solo, pemilihan gubernur DIKI Jakarta hingga pemilihan presiden (pilpres).
"Sak iki daftar wali kota, gubernur ora nganggo ijazah terus nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye (Sekarang, daftar wali kota, gubernur tidak pakai ijazah terus pakai apa? Pakai daun pisang apa)," kata Gibran Rakabuming Raka dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (12/10/2022).
Gibran menyebut riwayat pendidikan orang nomor satu di Indonesia itu sudah sesuai.
Baca Juga: KKN di Desa Penari versi Extended Segera Tayang, Simak 40 Menit Adegan Baru di Sini
Jika tidak sesuai maka tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pilpres.
"Mosok meh ngapusi (Masa mau membohongi). Daftar presiden dan lain-lain mosok meh ngapusi," ujarnya.
"Riwayat pendidikan Pak Jokowi ya sesuai itu," tuturnya.
Wali Kota Solo itu mengaku bosan ketika ditanya soal isu gugatan ijazah palsu Jokowi, ayahnya.
Gibran menyebut isu ijazah palsu itu selalu muncul, bahkan tak hanya persoalan ijazah palsu, ada juga banyak isu lain yang kerap menyerang Jokowi.
"Itu isune muncul terus, isu komunis, isu ijazah. Nganti bosen nanggepi (Bosan aku menanggapi)," imbuh Gibran.
Gugatan terkait dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022).
Baca Juga: Link Download GTA San Andreas Lite CLEO Mod Combo Apk GRATIS?
Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH). ***