KABAR JOGLOSEMAR - Sampai bulan Mei 2021 realisasi belanja APBD tahun 2021 baru mencapai 7 persen, sementara realisasi belanja APBN jauh lebih baik yakni mencapai 15 persen.
Masih rendahnya realisasi belanja APBD 2021 mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan seluruh jajaran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) agar memberikan solusi atau jalan keluar.
Menurut Presiden Jokowi, BPKP dan APIP perlu meningkatkan pengawalan guna percepatan belanja pemerintah.
Selain itu, BPKP dan APIP diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah guna merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
“Saya minta BPKP dan APIP agar mampu memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar guna mengatasi masalah ini. Ini tugas untuk mengawal belanja APBN dan APBD. Selain itu, mengawal kementerian/lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanja dengan cepat dan akuntabel,” kata Presiden Jokowi dikutip Kabar Joglosemar dari laman Kominfo pada Kamis, 27 Mei 2021.
Data hingga Mei 2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah. Realisasi belanja dariAPBN baru sekitar 15 persen, sedangkan realisasi APBD lebih rendah lagi yakni baru 7 persen.
Sementara serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai 24,6 persen.
Baca Juga: Nikita Mirzani Dilarikan ke Rumah Sakit, Begini Kronologinya
Dengan melihat data tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada BPKP dan APIP agar terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal dengan tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, perencanaan program harus adaptif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
Presiden Jokowi memberi contoh ketika turun ke lapangan, ia sering menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.
Misalnya, tidak adanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan menuju pelabuhan yang baru dibangun.
Baca Juga: Viral Pengunjung Mall di Jogja Diintip Saat Berada di Toilet, Ini Klarifikasi JCM
“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan. Masyarakat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program tersebut. Karena itu, saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian maupun lembaga daerah agar mengawal dari hulu sejak awal perencanaan. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kalau mengulang-ulang perencanaan tahun-tahun sebelumnya tidak pas dan tidak adaptif atas situasi saat ini,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta BPKP dan APIP agar memberikan perhatian pada peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.
Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal demi meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. ***